Akbar Tanjung Menilai Bahwa Ratna Sarumpaet Patut Diberi Hukuman

Akbar Tanjung Menilai Bahwa Ratna Sarumpaet Patut Diberi Hukuman

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar yakni Akbar Tanjung memberikan kritik kepada salah satu juru kampanye Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet karena telah menyebarkan kabar bohong tentang penganiayaan yang terjadi terhadap Ratna Sarumpaet.

Akbar mengatakan bahwa perbuatan Ratna menyampaikan berita bohong di tengah iklim Pemilu ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuat yang sembrono.

“Ratna patut diberi teguran atau sanksi. Kepada masyarakat agar tidak mudah menerima informasi begitu saja, harus dipastikan terlebih dahulu,” kata Akbar di Kantor Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018).

Akbar mengatakan bahwa berita bohong yang disampaikan Ratna bisa berdampak buruk bagi proses politik demokrasi di Indonesia. Menurutnya, berita ini bisa saja bohong tentang penganiayaan Ratna dimanfaatkan oleh kelompok yang berkepentingan.

Lantas siapa kelompok yang berkepentingan yang dimaksud, Akbar enggan menjelaskan lebih lanjut. “Apalagi ini sudah menjelang pemili, pastinya akan ada bannyak orang yang berkepentingan. Orang itu akan memanfaatkan suasan ini demi kepentingannya,” ucap Akbar.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TPDI Menyebut Berita Hoaks Ratna Sarumpaet adalah Sebagai Kampanye Hitam Pilpres 2019

Image
TPDI Menyebut Berita Hoaks Ratna Sarumpaet adalah Sebagai Kampanye Hitam Pilpres 2019 Penyebaran tentang berita bohong oleh aktivis Ratna Sarumpaet berbuntut panjang. Hoaks yang dilakukan tidak saja pada Ratna Sarumpaet, Hoaks tersebut berdampak kepada Prabowo Subianto. Pada Rabu, 3 Oktober 2018, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan bahwa Prabowo Subianto dan Fadli Zon ke Bareskrim Polri. TPDI melaporkan karena menilai Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto dan Fadli Zon sedang memproduksi hoaks untuk kepentingan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi. “Hoaks tersebut dinilai sebagai kampanye hitam dalam rangka Pilpres 2019 mendatang,” ucap Koordinator TPDI sekaligus Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FASKI) Petrus Selestinus dalam siaran persnya, Kamis (4/10/2018). Bahkan Petrus mengatakan permohonan minta maaf yang dilontarkan Ratna Sarumpaet kepada Prabowo adalah kebohongan belaka. Menurutnya, hal ini sudah diskenariokan. “Sebetulnya sebagai skenario Prabow...
Read more

Prabowo Pernah Mendengar Bahwa Ratna Sarumpaet Mengalami Tekanan Jiwa Berat

Image
Prabowo Pernah Mendengar Bahwa Ratna Sarumpaet Mengalami Tekanan Jiwa Berat Calon presiden (Capres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto mendengar kabar bahwa Ratna Sarumpaet mengalami indikasi depresi karena tekanan jiwanya yang berat. “Saat ini Ratna sudah menginjak usia ynag ke 70 tahun. Bahkan saya mendengar bahwa ada indikasi-indikasi tekanan yang sangat berat,” ucap Prabowo, dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu, (3/10/2018) malam. Tetapi Prabowo tidak mengetahui lebih lanjutnya apa yang terjadi dan apa penyebab Ratna mengalami gangguan dalam kejiwaannya. “Saya tidak tahu, saya kira setiap orang bisa mengalaminya, beliau usianya sudah 70 tahun bisa saja mengalami masalah ekonomi, atau macam-macam. Saya juga tidak mau itu privasi, saya tidak mau mencampuri,” jelasnya. Dikesempatan yang sama bahwa Prabowo beserta seluruh jajaran Badan Pemenangan Nasional (BPN) meminta maaf kepada publik karena dirinya terkait denga...
Read more

Inilah Perbedaan Kampanye Pertemuan Terbatas Dengan Kampanye Pertemuan Tatap Muka

Image
Inilah Perbedaan Kampanye Pertemuan Terbatas Dengan Kampanye Pertemuan Tatap Muka Masa kampanye sudah dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019. Masa kampanye dimulai selang tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumumkan Daftar Calon Tetap anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakni Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa untuk metode kampanye yang diperbolehkan dari tanggal 23 September 2018-13 April 2019 yaitu kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, media sosial debat dan kegiatan lainnya. “Untuk pertemuan terbatas, pelaksanaannya dari peserta pemilu. Untuk tempat yang diperbolehkan berada di dalam ruangan dan di gedung tertutup,” kata Afif. “Untuk pesertanya maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional, lalu maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan maksimal 1.000 orang untuk ti...
Read more