Inilah Perbedaan Kampanye Pertemuan Terbatas Dengan Kampanye Pertemuan Tatap Muka

Inilah Perbedaan Kampanye Pertemuan Terbatas Dengan Kampanye Pertemuan Tatap Muka


Masa kampanye sudah dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019. Masa kampanye dimulai selang tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumumkan Daftar Calon Tetap anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakni Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa untuk metode kampanye yang diperbolehkan dari tanggal 23 September 2018-13 April 2019 yaitu kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, media sosial debat dan kegiatan lainnya.

“Untuk pertemuan terbatas, pelaksanaannya dari peserta pemilu. Untuk tempat yang diperbolehkan berada di dalam ruangan dan di gedung tertutup,” kata Afif.

“Untuk pesertanya maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional, lalu maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan maksimal 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota,” ucap Afif di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).

Afif mengatakan bahwa petugas kampanye pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa dan memasang bendera, tanda gambar, atau atribut peserta pemilu dan bahan kampanye.

Untuk pertemuan tatap muka, berbeda uraian dengan pertemuan terbatas. Afif mengatakan untuk pertemuan tatap muka hanya boleh dilaksanakan di dalam ruangan/gedung tertutup/terbuka dan juga di luar ruangan.

“Pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan,” jelas Afif.

“Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya,” sambungnya.

Petugas kampanye pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan,” tambah Afif.

Tim Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Pnawas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembiacara dan sejumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TPDI Menyebut Berita Hoaks Ratna Sarumpaet adalah Sebagai Kampanye Hitam Pilpres 2019

Image
TPDI Menyebut Berita Hoaks Ratna Sarumpaet adalah Sebagai Kampanye Hitam Pilpres 2019 Penyebaran tentang berita bohong oleh aktivis Ratna Sarumpaet berbuntut panjang. Hoaks yang dilakukan tidak saja pada Ratna Sarumpaet, Hoaks tersebut berdampak kepada Prabowo Subianto. Pada Rabu, 3 Oktober 2018, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan bahwa Prabowo Subianto dan Fadli Zon ke Bareskrim Polri. TPDI melaporkan karena menilai Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto dan Fadli Zon sedang memproduksi hoaks untuk kepentingan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi. “Hoaks tersebut dinilai sebagai kampanye hitam dalam rangka Pilpres 2019 mendatang,” ucap Koordinator TPDI sekaligus Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FASKI) Petrus Selestinus dalam siaran persnya, Kamis (4/10/2018). Bahkan Petrus mengatakan permohonan minta maaf yang dilontarkan Ratna Sarumpaet kepada Prabowo adalah kebohongan belaka. Menurutnya, hal ini sudah diskenariokan. “Sebetulnya sebagai skenario Prabow
Read more

Akbar Tanjung Menilai Bahwa Ratna Sarumpaet Patut Diberi Hukuman

Image
Akbar Tanjung Menilai Bahwa Ratna Sarumpaet Patut Diberi Hukuman Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar yakni Akbar Tanjung memberikan kritik kepada salah satu juru kampanye Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet karena telah menyebarkan kabar bohong tentang penganiayaan yang terjadi terhadap Ratna Sarumpaet. Akbar mengatakan bahwa perbuatan Ratna menyampaikan berita bohong di tengah iklim Pemilu ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuat yang sembrono. “Ratna patut diberi teguran atau sanksi. Kepada masyarakat agar tidak mudah menerima informasi begitu saja, harus dipastikan terlebih dahulu,” kata Akbar di Kantor Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018). Akbar mengatakan bahwa berita bohong yang disampaikan Ratna bisa berdampak buruk bagi proses politik demokrasi di Indonesia. Menurutnya, berita ini bisa saja bohong tentang penganiayaan Ratna dimanfaatkan oleh kelompo
Read more

Badan Pemenangan Nasional: Kami Rasa Kami Telah Kebobolan

Image
Badan Pemenangan Nasional: Kami Rasa Kami Telah Kebobolan Badan Pemenangan Nasional (BPN) nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto-Sandi merasa telah kebobolan dan dirugikan dengan berita bohong yang dibuat oleh seorang aktivis yakni Ratna Sarumpaet. Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga, Dahnil Anzar Simajuntak menjelaskan bahwa pada saat itu Ratna sangat yakin dengan tim pemenangan bahwa peristiwa penganiayaan itu benar adanya. “Bu Ratna secara langsung mendatangi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Sandi Djoko Santoso menyatakan bahwa dengan penuh keyakinan beliau dianiaya. Kemudian minta bertemu dengan pak Prabowo juga menyatakan hal yang sama,” ujar Dahnil di kediaman Prabowo Subianto, Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) malam. BPN Prabowo-Sandi pun dengan cepat merespon dan memercaya Ratna lantara posisinya adalah sebagai juru kampanye nasioanl. Selain itu Ratna juga dekat dengan beberapa tokoh di kalangan BPN Prabowo-Sandi. “
Read more