Korban Bencana di Palu dan Donggala Mendapatkan Keringanan Pajak

Korban Bencana di Palu dan Donggala Mendapatkan Keringanan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak memberi keringanan pajak kepada korban gempa dan tsunami Palu-Donggala dan sekitarnya. Keputusan tersebut akan diatur oleh Dirjen Pajak yang akan diterbitkan besok.

Direktur Jenderal Pajak yakni Robert Pakpahan mengatakan bahwa aturan ini kurang lebih sama dengan keringanan pajak bagi korban gempa Lombok. Yang dimana para Wajib Pajak boleh terlambat membayar kewajiban pajaknya melewati waktu jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

“Terkait akibat bencana gempa di Palu dan Donggala kami menerbitkan aturan yang sama dengan bencana di Lombok,” ujar Robert di kantornya, Rabu 3 Oktober 2018.

Sementara itu, Direktur Peraturan Perpajakan I yakni Arif Yanuar menjelaskan bahwa dalam aturan itu para wajib pajak yang memiliki utang pajak, diberikan keringanan yaitu berupa tidak dikenakan sanksi administrasi oleh pihak pajak apabila terlambat melakukan pembayaran.

“Misalnya saja, pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Agustus hingga Desember. Kemudian Pajak Penghasilan (PPh) sejak bulan September dan Desember,” sambung Arif.

“Kemudian jatuh tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari 28-31 Desember. Utang pajak, SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang jatuh tempo sampai 28-31 Desember, itu diberikan keringanan? tidak dikenakan sanksi apabila terlambat bayar,” jelasnya.

Ia mengatakan, keputusan ini kurang lebih sama dengan aturan keringanan pajak di Lombok. Para Wajib Pajak korban gempa bumi di Palu-Donggala diberikan keringanan masa waktu pembayaran hingga 31 Maret 2019.

“Ini mirip dengan keputusan pajak di Lombok, keputusan ini sudah ditandatangani sore tadi, mungkin Kepdirjen ini besok sudah bisa di-launching. Mudah-mudahan besok bisa di-launching,” tuturnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TPDI Menyebut Berita Hoaks Ratna Sarumpaet adalah Sebagai Kampanye Hitam Pilpres 2019

Image
TPDI Menyebut Berita Hoaks Ratna Sarumpaet adalah Sebagai Kampanye Hitam Pilpres 2019 Penyebaran tentang berita bohong oleh aktivis Ratna Sarumpaet berbuntut panjang. Hoaks yang dilakukan tidak saja pada Ratna Sarumpaet, Hoaks tersebut berdampak kepada Prabowo Subianto. Pada Rabu, 3 Oktober 2018, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan bahwa Prabowo Subianto dan Fadli Zon ke Bareskrim Polri. TPDI melaporkan karena menilai Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto dan Fadli Zon sedang memproduksi hoaks untuk kepentingan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi. “Hoaks tersebut dinilai sebagai kampanye hitam dalam rangka Pilpres 2019 mendatang,” ucap Koordinator TPDI sekaligus Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FASKI) Petrus Selestinus dalam siaran persnya, Kamis (4/10/2018). Bahkan Petrus mengatakan permohonan minta maaf yang dilontarkan Ratna Sarumpaet kepada Prabowo adalah kebohongan belaka. Menurutnya, hal ini sudah diskenariokan. “Sebetulnya sebagai skenario Prabow...
Read more

Prabowo Pernah Mendengar Bahwa Ratna Sarumpaet Mengalami Tekanan Jiwa Berat

Image
Prabowo Pernah Mendengar Bahwa Ratna Sarumpaet Mengalami Tekanan Jiwa Berat Calon presiden (Capres) nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto mendengar kabar bahwa Ratna Sarumpaet mengalami indikasi depresi karena tekanan jiwanya yang berat. “Saat ini Ratna sudah menginjak usia ynag ke 70 tahun. Bahkan saya mendengar bahwa ada indikasi-indikasi tekanan yang sangat berat,” ucap Prabowo, dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu, (3/10/2018) malam. Tetapi Prabowo tidak mengetahui lebih lanjutnya apa yang terjadi dan apa penyebab Ratna mengalami gangguan dalam kejiwaannya. “Saya tidak tahu, saya kira setiap orang bisa mengalaminya, beliau usianya sudah 70 tahun bisa saja mengalami masalah ekonomi, atau macam-macam. Saya juga tidak mau itu privasi, saya tidak mau mencampuri,” jelasnya. Dikesempatan yang sama bahwa Prabowo beserta seluruh jajaran Badan Pemenangan Nasional (BPN) meminta maaf kepada publik karena dirinya terkait denga...
Read more

Inilah Perbedaan Kampanye Pertemuan Terbatas Dengan Kampanye Pertemuan Tatap Muka

Image
Inilah Perbedaan Kampanye Pertemuan Terbatas Dengan Kampanye Pertemuan Tatap Muka Masa kampanye sudah dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019. Masa kampanye dimulai selang tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah mengumumkan Daftar Calon Tetap anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakni Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa untuk metode kampanye yang diperbolehkan dari tanggal 23 September 2018-13 April 2019 yaitu kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, media sosial debat dan kegiatan lainnya. “Untuk pertemuan terbatas, pelaksanaannya dari peserta pemilu. Untuk tempat yang diperbolehkan berada di dalam ruangan dan di gedung tertutup,” kata Afif. “Untuk pesertanya maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional, lalu maksimal 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan maksimal 1.000 orang untuk ti...
Read more